Bintan,publikatodays.com– Rencana penetapan Pulau Poto di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menuai penolakan.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyuddin, menilai kebijakan tersebut belum memiliki urgensi yang jelas dan berpotensi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya warga Bintan.
Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari pengembangan kawasan industri di Galang Batang yang hingga kini dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penyerapan tenaga kerja lokal.
“Apa urgensi Pulau Poto dijadikan PSN? Sementara Galang Batang saja belum maksimal. Kontribusinya terhadap PAD Kepri dan Bintan sangat minim,” tegas Wahyu.
Ia juga menyoroti dominasi tenaga kerja asing dalam proyek industri tersebut. Berdasarkan pengamatannya, sekitar 70 persen tenaga kerja di kawasan industri Galang Batang berasal dari luar negeri, sehingga peluang kerja bagi masyarakat lokal menjadi sangat terbatas.
“Faktanya, sekitar 70 persen tenaga kerja di sana adalah WNA. Sementara masyarakat Bintan justru masih banyak yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan,” tambahnya.
Pulau Poto sendiri dikenal memiliki potensi wisata alam yang tinggi, dengan pantai berpasir putih dan air laut yang jernih. Namun, rencana pengalihfungsian menjadi kawasan industri berat dalam skema PSN dinilai berisiko merusak ekosistem serta mengabaikan potensi pariwisata berkelanjutan.
Selain itu, Wahyu mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terburu-buru dalam menyetujui proyek tersebut tanpa kajian yang komprehensif.
“Saya minta pemerintah pusat jangan buru-buru menetapkan PSN di Pulau Poto. Harus dikaji ulang secara serius. Jangan sampai ini hanya menjadi alat kepentingan sesaat, bukan untuk masa depan masyarakat Kepri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal, bukan justru memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.
“Kami menolak jika proyek ini tidak benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kepri, khususnya masyarakat Bintan,” tutupnya.
