PEMALANG, Publikatodays.com – Eskalasi tuntutan kesejahteraan buruh di Kabupaten Pemalang mencapai puncaknya menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei 2026.
Asosiasi Pekerja dan Buruh Nasional (APBN) Kabupaten Pemalang mengonfirmasi akan mengerahkan massa dalam aksi penyampaian pendapat besar-besaran untuk menggugat praktik ketenagakerjaan yang dinilai masih membelenggu pekerja.
Ketua Umum APBN, Ali Afandi, menyatakan sedikitnya 300 peserta dari koalisi lintas sektor mulai dari buruh nelayan, pekerja industri, hingga manufaktur telah mengonfirmasi kehadiran.
Massa direncanakan melakukan long march dari Alun-Alun Pemalang menuju Kantor Bupati (Pendopo) melalui rute strategis Gandulan Culinary Center (GCC).
Adapun tuntutan mereka diantaranya fokus pada sistem kontrak dan upah dengan mengusung tema “Kesejahteraan Buruh Untuk Pemalang Lebih Baik” ini bukan sekadar seremoni tahunan.
Ali menegaskan terdapat 21 poin tuntutan krusial yang akan disodorkan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Fokus utama mereka meliputi, penghapusan sistem kontrak tahunan karen dinilai menciptakan ketidakpastian kerja yang berkepanjangan, menuntut perlindungan hukum yang lebih konkret bagi buruh rentan, menuntut evaluasi standar upah yang seimbang dengan biaya hidup terkini, menjamin ketersediaan infrastruktur pelabuhan dan akses subsidi BBM solar yang seringkali sulit dijangkau nelayan kecil.
”Kami membawa aspirasi nyata demi perubahan regulasi ketenagakerjaan. Fokus kami adalah kesejahteraan yang konkret, bukan sekadar janji di atas kertas,” tegas Ali Afandi dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Meskipun membawa isu yang tajam, pihak APBN menjamin bahwa aksi akan berlangsung kondusif. Koordinasi intensif telah dilakukan bersama Polres Pemalang untuk pengawalan rute guna meminimalisir gangguan arus lalu lintas dan memastikan fasilitas umum tetap terjaga.
”Saya instruksikan seluruh peserta untuk tetap tertib dan santun. Jangan ada tindakan anarkis atau perusakan. Kita datang untuk menunjukkan kekuatan gagasan dan persatuan buruh,” pungkas Ali.
Langkah ini menjadi ujian krusial bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam merespons ketegangan hubungan industrial dan menjawab tantangan kesejahteraan di wilayahnya. (Alwi Assagaf)
