Semarang, Publikatodays.com – Indonesia dikenal sebagai negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam (SDA) berlimpah, mulai dari sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, hingga energi.
Namun, potensi besar yang seharusnya menjadi modal utama kesejahteraan masyarakat tersebut dinilai belum berdampak signifikan. Sebaliknya, masyarakat justru menumpuk beban pajak yang dirasa kian memberatkan.
Menanggapi ketimpangan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jawa Tengah, Teguh Supriyanto, mendesak pemerintah untuk memberikan transparansi atas pengelolaan kekayaan negara.
”Negara kita kaya raya dengan sumber daya alam, tapi kenapa potensi kekayaan itu seolah tidak terasa dampaknya bagi kesejahteraan rakyat? Sebaliknya, yang terus bertambah bebannya hanyalah pajak yang dipungut dari rakyat. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab,” ujar pria yang akrab disapa Bung Teguh tersebut di Semarang, Selasa (7/7/2026).
Teguh menilai ada kecemerlangan yang tajam dalam tata kelola aset negara. Menurutnya, pemanfaatan SDA untuk membiayai pembangunan dan meringankan beban hidup warga sejauh ini kurang transparan. Di sisi lain, berbagai jenis pungutan pajak terus meningkat dan menyentuh hampir seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk sektor konsumsi, usaha kecil, hingga kebutuhan pokok.
Ia mempengaruhi dampak jangka panjang jika ketergantungan negara terhadap sektor pajak terus dipaksakan tanpa diimbangi oleh optimalisasi hasil SDA.
”Jika kondisi ini dibiarkan, beban hidup rakyat akan semakin berat, daya beli melemah, dan perekonomian kelas bawah masyarakat semakin tertekan,” tegasnya.
Melalui momentum ini, DPW IWOI Jateng mendesak adanya transparansi penuh dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan alam. Hasil dari sektor SDA harus dihitung secara terbuka dan didistribusikan secara adil untuk mengurangi ketergantungan APBN pada sektor pajak domestik.
”Kita tidak menolak kewajiban pajak, tetapi pemungutannya harus adil dan sebanding dengan kesejahteraan yang diterima. Pengelolaan kekayaan masyarakat alam harus dibuka, agar rakyat tahu ke mana perginya hasil bumi mereka,” pungkas Teguh.
