Jakarta, publikatodays.com– Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tenggat waktu hingga September 2026 kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menuntaskan berbagai pembenahan internal.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang sebelumnya memberikan ultimatum agar institusi Bea Cukai segera melakukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola dan pengawasan kepabeanan.
Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo bahkan sempat mengusulkan pembubaran DJBC apabila dalam kurun waktu yang diberikan tidak terlihat perubahan signifikan. Fungsi pengawasan kepabeanan disebut berpotensi dialihkan kepada perusahaan inspeksi internasional asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
“Ancaman Presiden jelas, kalau dalam waktu setahun tidak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarkan dan diganti dengan SGS,” ujar Purbaya dalam sebuah podcast yang dikutip pada Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, hingga September 2026 pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja, integritas, serta tata kelola di lingkungan DJBC. Ia menegaskan tidak akan ragu melakukan pembenahan secara menyeluruh apabila masih ditemukan praktik-praktik yang merugikan negara.
“Saya minta dibetulkan sampai September ini. Saya akan masuk lagi ke sana dan mengevaluasi semuanya,” tegasnya.
Purbaya juga mengaku telah menyampaikan langsung ultimatum tersebut kepada jajaran pimpinan Bea Cukai. Ia mengingatkan bahwa jika opsi pembubaran benar-benar diterapkan, dampaknya tidak hanya menyangkut kelembagaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi nasib ribuan pegawai yang bekerja di lingkungan DJBC.
Dalam proses evaluasi, Kementerian Keuangan masih menemukan indikasi pelanggaran di sektor kepabeanan, termasuk praktik under invoicing dan impor ilegal yang dinilai masih terjadi. Bahkan, dugaan pelanggaran disebut masih ditemukan di wilayah kerja Bea Cukai Jakarta meskipun telah dilakukan pergantian sejumlah pejabat.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan reformasi di tubuh Bea Cukai. Apabila ditemukan bukti pelanggaran yang kuat, langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat tidak akan dikesampingkan.
