Sampang, Publikatodays. — Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang kini dilanda kegelisahan mendalam di kalangan masyarakat, khususnya para petani, terkait dugaan penyimpangan anggaran proyek P3-TGAI Tahun Anggaran 2026. Isu yang beredar luas menyebutkan anggaran yang seharusnya diterima desa mencapai sekitar Rp195 juta, namun yang turun ke desa hanya berkisar Rp60 juta hingga Rp90 juta per desa. Anggaran yang dipangkas hampir separuh tersebut menimbulkan kecurigaan kuat adanya permainan tangan oknum.
Tokoh masyarakat setempat dengan inisial L dan R menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka. “Proyek irigasi air ini adalah nyawa bagi para petani kami. Jika anggarannya dipangkas secara tidak wajar seperti ini, kami sangat khawatir proyek ini sarat dengan praktik korupsi besar-besaran yang dilakukan secara terang-terangan,” tegas mereka mewakili suara masyarakat Tambelangan.
Masyarakat mempertanyakan ke mana perginya selisih anggaran yang seharusnya menjadi hak pembangunan saluran irigasi demi kepentingan petani. Dugaan keterlibatan oknum yang diduga berkaitan dengan lingkungan birokrasi maupun media lokal semakin menambah gelapnya transparansi pengelolaan dana tersebut.
Atas dasar itu, masyarakat dengan tegas menyampaikan beberapa tuntutan:
✅ Memohon kepada pengawas proyek P3A/HIPPA se-Kecamatan Tambelangan TA.2026 untuk segera melakukan AUDIT MENYELURUH guna memulihkan kepercayaan petani yang semakin hilang.
✅ Memohon Dinas terkait Kabupaten Sampang segera turun dan melakukan pemeriksaan audit tanpa menunda.
✅ Memohon Polres Sampang, Bidang Tipikor, segera turun ke lokasi untuk menelusuri jejak keuangan dan memproses hukum jika ditemukan pelanggaran.
✅ Memohon kepada BPK agar ikut mengawasi dan memeriksa aliran dana tersebut secara transparan.
✅ Apabila terbukti ada penyimpangan, masyarakat menuntut pelaku DIHUKUM BERAT sesuai perintah tegas Presiden H. Prabowo Subianto: “Membasmi dan mengejar koruptor sampai ke Antartika!”
Masyarakat Kecamatan Tambelangan tidak akan berdiam diri. Kami menginginkan keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang nyata. Jangan sampai dana yang seharusnya mengalir untuk kemakmuran petani justru habis dimakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
(Team)
