Jakarta, publikatodays.com – Lintas Kajian dan Pemerhati Pembangunan Indonesia (LKPPI) meminta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan terbuka kepada publik setelah namanya kembali dikaitkan dengan dugaan jaringan judi online di Kamboja. Isu tersebut sebelumnya tercantum dalam laporan Majalah Tempo pada 6 April 2025.
Ketua Umum LKPPI, Herlina Butar Butar, menyampaikan bahwa tidak adanya pernyataan langsung dari Dasco memunculkan keresahan di masyarakat, terlebih maraknya kasus judi online yang banyak menimbulkan korban.
“Sebagai pejabat publik, beliau perlu menjelaskan secara terbuka. Ketika isu sebesar ini muncul, diam justru memberi ruang bagi berbagai spekulasi,” kata Herlina.
Respons Elite Politik Dinilai Belum Menjawab
Herlina menyoroti bahwa sejumlah pernyataan dari para pimpinan lembaga negara maupun partai politik belum memberikan kepastian dan penjelasan yang komprehensif.
Pada 10 April 2025, Fraksi Gerindra menyebut laporan Tempo sebagai fitnah. Namun menurut Herlina, pernyataan tersebut belum menjawab secara detail mengenai isu yang berkembang.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, pada 9 April 2025 menyatakan “tidak yakin” Dasco terlibat. Pernyataan ini, kata Herlina, justru menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat.
“Penggunaan kata seperti itu membingungkan. Publik memerlukan pernyataan yang tegas dan tidak multitafsir,” ujarnya.
Nama Wanda Ikut Disebut, LKPPI Tegaskan Tidak Berkaitan dengan Fokus Mereka
Di sisi lain, beberapa pemberitaan ikut menampilkan nama Wanda Assyura sebagai narasumber. Namun perwakilan dari Wanda sudah menyatakan bahwa ia tidak memiliki keterlibatan apa pun dan akan mengambil langkah hukum terhadap media yang mencantumkan namanya tanpa verifikasi.
Pihak tersebut menegaskan bahwa informasi mengenai Wanda telah diklarifikasi dan tidak tepat.
Herlina menegaskan bahwa LKPPI tidak menyoroti individu mana pun di luar konteks isu utama.
“Kami tidak menempatkan persoalan ini pada nama tertentu. Perhatian kami adalah dampak judi online yang menghancurkan banyak keluarga, termasuk keluarga saya sendiri,” jelas Herlina.
Harapan Agar Polemik Tidak Berlarut
LKPPI menilai bahwa penjelasan langsung dari Dasco dapat membantu meredam polemik dan mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat di ruang publik.
“Judi online adalah persoalan serius. Jika pejabat setingkat Wakil Ketua DPR RI namanya disebut, klarifikasi langsung sangat diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” tegas Herlina.
LKPPI menegaskan akan terus memantau perkembangan pemberantasan judi online dan mendorong setiap pejabat publik untuk bersikap transparan dalam setiap isu yang melibatkan kepentingan masyarakat.
