Jakarta, publikatodays.com— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menyikapi aksi demonstrasi kepala desa (kades) yang terjadi di Purbaya. Usai aksi tersebut, Presiden langsung memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh kantor desa di Indonesia.
Instruksi itu disampaikan sebagai respons atas tuntutan para kepala desa yang mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sekaligus memastikan jaminan gaji perangkat desa dibayarkan melalui APBN.
Langkah audit nasional ini bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah menilai pengawasan menyeluruh diperlukan agar pengelolaan dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Negara harus hadir memastikan keadilan, tetapi juga ketertiban dan akuntabilitas,” demikian pesan yang mengemuka dari kebijakan tersebut.
Audit akan melibatkan lembaga pengawasan negara dan difokuskan pada penggunaan dana desa, administrasi pemerintahan, serta kepatuhan terhadap aturan keuangan. Pemerintah menegaskan bahwa audit ini bukan bentuk kriminalisasi, melainkan upaya penataan dan perbaikan sistem pemerintahan desa secara nasional.
Sementara itu, pemerintah juga memastikan aspirasi para kepala desa tetap menjadi perhatian serius. Pembahasan terkait PP turunan UU 3/2024 disebut akan dipercepat agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tingkat desa.
Kebijakan tegas Presiden Prabowo ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memperkuat pemerintahan desa sekaligus menjaga integritas pengelolaan anggaran negara hingga ke tingkat paling bawah.
