Jakarta, publikatodays.com – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat tidak boleh mengganggu kualitas maupun kecepatan layanan publik kepada masyarakat.
Kebijakan WFH yang mulai diberlakukan sejak 1 April 2026 ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.
Dalam arahannya saat Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026), Meutya menekankan bahwa WFH bukanlah hari libur tambahan.
“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan pola kerja ini harus diimbangi dengan kinerja yang tetap terukur dan profesional. Menurutnya, kebijakan tersebut juga dirancang untuk menekan mobilitas, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Langkah efisiensi itu mencakup pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan kendaraan operasional, hingga pengalihan anggaran ke program-program prioritas nasional.
Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital diharapkan mampu menjadi contoh dalam penerapan sistem kerja fleksibel berbasis teknologi.
“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya mengingatkan bahwa tantangan global saat ini menuntut seluruh jajaran untuk tetap disiplin, fokus, dan menjaga ritme kerja.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi serta kepemimpinan yang solid di setiap lini organisasi agar kebijakan dapat berjalan efektif.
“Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” pungkasnya.
