Batam, publikatodays.com– Wacana mengenai evaluasi terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hingga munculnya isu ancaman pembubaran institusi tersebut menjadi perhatian publik. Di tengah derasnya sorotan terhadap kinerja pengawasan kepabeanan dan cukai, masyarakat berharap aparat mampu menunjukkan langkah nyata dalam memberantas penyelundupan dan peredaran barang kena cukai ilegal.
Isu tersebut menguat setelah beredar berbagai informasi yang menyebutkan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kinerja DJBC apabila dinilai belum mampu menekan praktik penyelundupan dan peredaran barang ilegal, termasuk rokok tanpa pita cukai. Hingga saat ini, informasi tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pemerintah agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Di Batam, perhatian publik tertuju pada masih maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), Batam memiliki lalu lintas barang yang tinggi sehingga pengawasan terhadap barang kena cukai menjadi tantangan tersendiri.
Peredaran rokok ilegal dinilai tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu merek yang kembali menjadi sorotan adalah VR7. Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, produk tersebut diduga masih beredar di sejumlah wilayah di Kota Batam. Selain itu, muncul dugaan bahwa jaringan distribusi rokok tersebut dikendalikan oleh seseorang berinisial WL.
Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari aparat penegak hukum maupun putusan pengadilan yang menyatakan atau membuktikan kebenaran dugaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi dimaksud tetap harus dipandang dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Sejumlah kalangan masyarakat menilai, apabila dugaan tersebut terbukti berdasarkan proses hukum yang berlaku, maka penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada penyitaan barang bukti semata. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengungkap seluruh rantai distribusi, mulai dari produsen, pemasok, distributor hingga pihak yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan.
Selama ini, Bea Cukai Batam diketahui telah melaksanakan berbagai operasi penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Namun, masih ditemukannya rokok tanpa pita cukai di sejumlah lokasi memunculkan harapan agar pengawasan semakin diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku.
Masyarakat juga berharap sinergi antara Bea Cukai Batam, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta instansi terkait terus diperkuat dalam membongkar jaringan peredaran rokok ilegal hingga ke aktor intelektualnya apabila ditemukan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sorotan terhadap DJBC dinilai dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran Bea Cukai untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan melalui penegakan hukum yang konsisten, objektif, dan tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran yang terbukti secara hukum.
Publik kini menantikan langkah konkret Bea Cukai Batam dalam menjawab berbagai sorotan tersebut. Tidak hanya melalui operasi penindakan yang bersifat insidental, tetapi juga melalui pengawasan yang berkelanjutan, pengungkapan jaringan distribusi, serta penegakan hukum yang menyentuh seluruh mata rantai peredaran rokok ilegal apabila ditemukan bukti yang cukup.
Hingga berita ini diterbitkan, Bea Cukai Batam belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan masih beredarnya rokok ilegal merek VR7 maupun informasi yang menyebut adanya pihak berinisial WL sebagai pihak yang diduga mengendalikan peredarannya. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Bea Cukai Batam maupun seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
