Publika Todays.com| Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengubah sistem pajak kendaraan menjadi sistem jalan berbayar di jalan provinsi menuai reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak warga mengaku terkejut setelah mendengar informasi bahwa jalan provinsi di Jawa Barat kemungkinan akan menerapkan sistem yang mirip dengan jalan tol.
Dalam rapat dengan DPRD Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa sistem pajak kendaraan bermotor saat ini dinilai tidak lagi relevan. Alasannya, semua pemilik kendaraan membayar nominal yang sama padahal intensitas penggunaan jalan oleh masing-masing pemilik kendaraan berbeda-beda.
Untuk itu, ia mengusulkan skema baru yang lebih dinamis. Kendaraan yang menggunakan jalan provinsi akan dikenakan biaya langsung melalui sistem digital otomatis. Konsep ini disebut lebih adil karena hanya pengguna aktif jalan yang akan membayar biaya tersebut.
Namun, rencana ini langsung memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait dampaknya terhadap biaya hidup. Kurnia, seorang pegawai swasta asal Bogor, menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu polemik besar jika diterapkan tanpa kajian yang matang.
“Urgensinya apa kalau jalan provinsi jadi berbayar? Jangan sampai masyarakat malah makin berat,” katanya. Ia juga menyebutkan sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya dijanjikan pemerintah namun hingga kini belum rampung.
Fikri, seorang mahasiswa asal Bandung, juga memberikan sorotan terkait rencana ini. Menurutnya, pemerintah harus melakukan perhitungan secara detail untuk memastikan apakah biaya yang harus dikeluarkan untuk melintasi jalan nantinya akan lebih murah atau justru lebih mahal dibandingkan dengan sistem pajak kendaraan tahunan yang berlaku saat ini.
“Kalau lewat jalan malah lebih mahal daripada bayar pajak, buat apa?” ujarnya. Ia menilai bahwa masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan baru jika manfaatnya benar-benar jelas dan tidak memberatkan rakyat kecil.
Meski menuai banyak kritik, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sistem baru ini belum diputuskan secara final. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih tengah melakukan kajian bersama para pakar dan instansi terkait sebelum menetapkan arah kebijakan transportasi dan pendapatan daerah di masa depan.
Wacana perubahan sistem ini pun langsung menjadi topik hangat di media sosial. Banyak netizen mulai melakukan perbandingan antara besarnya biaya pajak kendaraan tahunan dengan kemungkinan tarif jalan harian yang harus dibayarkan jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat.
#SEMUA SUMBER#
