Batam,publikatodays.com– Aktivitas cut and fill di kawasan PT Wasco Engineering Indonesia yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso KM 5, Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, kembali beroperasi setelah sebelumnya sempat terhenti sejak 17 Januari 2026 akibat sorotan publik terkait dugaan penggunaan izin verbal dalam aktivitas pemuatan lahan tersebut, Senin (25/5/2026).
Kembalinya aktivitas cut and fill ini kembali memicu perhatian masyarakat, terlebih setelah muncul polemik baru terkait pembangunan gedung perpustakaan yang diklaim berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di kawasan Kampung Palembang, Tanjung Uncang.
Saat dikonfirmasi media awak, perwakilan PT Wasco, Ziphora Maylinda,
Mengungkapkan bahwa saat ini seluruh perizinan terkait aktivitas cut and fill telah dikantongi perusahaan dan bukan lagi sebatas izin verbal sebagaimana yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
“Segala perizinan cut and fill sudah mengantongi izin, bukan izin verbal lagi. Tapi maaf saya sekarang berada di luar kota,” ungkap Ziphora singkat.
Namun demikian, pernyataan tersebut belum menjawab secara rinci mengenai dokumen perizinan apa saja yang telah dimiliki perusahaan, termasuk izin lingkungan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), hingga persetujuan teknis lainnya yang menjadi syarat dalam aktivitas cut and fill di Kota Batam.
Di sisi lain, proyek pembangunan perpustakaan yang disebut bersumber dari dana CSR PT Wasco kini juga menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebuah papan informasi telah dipasang di lokasi lahan kosong yang direncanakan menjadi area pembangunan perpustakaan.
Dalam papan informasi tersebut tertulis bahwa lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi itu merupakan milik Pemerintah Kota Batam dan perpustakaan pembangunan berasal dari dana CSR PT Wasco Engineering Indonesia.
Namun, papan informasi tersebut dinilai belum memuat informasi lengkap dan transparan terkait besaran anggaran CSR yang digunakan dalam proyek pembangunan perpustakaan tersebut.
Tidak adanya rincian nominal dana CSR pada papan proyek justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran.
Sejumlah warga menilai proyek yang menggunakan dana CSR perusahaan swasta seharusnya dibuka secara terang-benderang kepada publik, mulai dari besaran anggaran, pelaksana kegiatan, hingga mekanisme pengawasan proyek.
“Kalau memang ini untuk kepentingan masyarakat, seharusnya terbuka. Berapa nilai CSR-nya? Dipakai untuk apa saja? Jangan sampai proyek seperti ini rawan penyelewengan dan korupsi,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain masalah transparansi anggaran, lokasi pembangunan perpustakaan juga menjadi sorotan warga sekitar. Masyarakat menganggap alasan pemilihan lokasi dinilai cukup jauh dari kawasan pemukiman warga dan kurang strategis untuk menjangkau pelajar maupun masyarakat umum.
Warga berharap pembangunan perpustakaan tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi dunia pendidikan di wilayah Tanjung Uncang, bukan sekadar proyek formalitas CSR yang minim pengawasan publik.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Mahlil, saat menyampaikan bahwa penetapan lokasi pembangunan perpustakaan telah disepakati melalui beberapa kali rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Untuk informasi tetap melalui Diskominfo Kota Batam. Waktu kita ketemu dulu saya posisi Plt Kadis, sekarang Kadis definitifnya sudah ada. Kalau mau diskusi boleh-boleh aja, cuma saya mulai hari ini cuti lebaran ke kampung,” ujarnya.
“Untuk lokasi sudah diputuskan di situ melalui beberapa kali rapat dengan OPD terkait,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, belum memberikan perhatian resmi terkait sorotan masyarakat mengenai lokasi pembangunan perpustakaan maupun transparansi dana CSR tersebut.
Kondisi ini semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah, BP Batam, serta instansi terkait membuka secara transparan seluruh proses pembangunan perpustakaan yang menggunakan dana CSR perusahaan swasta
Masyarakat menilai transparansi menjadi hal yang penting guna memastikan program CSR benar-benar tepat sasaran, tidak hanya menjadi simbolis proyek, serta terhindar dari potensi anggaran dan praktik korupsi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.
