Batam, publikatodays.com– Pemerintah Kota Batam terus memperkuat reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih efektif, sederhana, dan mudah diakses masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP melalui Best Practice Pemerintah Kota Surabaya di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Selasa (4/8/2026).
Menurut Firmansyah, Batam sebagai kota industri, investasi, perdagangan, dan jasa membutuhkan birokrasi yang mampu mengikuti laju pembangunan yang sangat dinamis. Karena itu, SOP tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen nyata yang mampu mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Batam bergerak cepat, maka birokrasi juga harus bergerak dengan kecepatan yang sama. SOP harus mampu menyederhanakan proses, memangkas tahapan yang tidak diperlukan, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, jelas, dan pasti,” tegas Firmansyah.
Ia menjelaskan, pelaksanaan bimbingan teknis yang menghadirkan praktik terbaik dari Pemerintah Kota Surabaya menjadi kesempatan bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkaya wawasan sekaligus mengevaluasi sistem pelayanan yang selama ini diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Namun demikian, Firmansyah mengingatkan bahwa setiap inovasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Menurutnya, praktik terbaik dari daerah lain tidak bisa diterapkan secara utuh tanpa adanya penyesuaian.
“Kita belajar dari praktik terbaik, kemudian mengadaptasikannya sesuai kebutuhan Batam. Targetnya bukan hanya menghasilkan SOP yang baik di atas kertas, tetapi membangun sistem pelayanan yang benar-benar berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra terus diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, digitalisasi pelayanan juga menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu memangkas waktu pelayanan dan menghilangkan tahapan yang tidak efisien, bukan sekadar memindahkan proses manual ke platform digital.
“Ukuran keberhasilan kita sederhana. Masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan, alurnya jelas, waktunya pasti, dan penyelesaiannya semakin cepat. Itulah wajah birokrasi modern yang terus kita bangun di Kota Batam,” pungkasnya.
Dengan penyempurnaan standar pelayanan dan SOP tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, transparan, cepat, serta mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
