PEMALANG, Publikatodays.com – Gelombang aksi unjuk rasa mewarnai halaman Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah organisasi masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai ‘Aliansi Londo Ireng’ mendesak aparat penegak hukum untuk serius mengusut dugaan penyimpangan dalam dua program pemerintah yang dinilai rawan korupsi, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Aksi yang digelar sejak siang itu diikuti oleh gabungan massa dari beberapa elemen, di antaranya Aliansi Masyarakat Peduli Pemalang (AMPP), Karang Taruna Kabupaten Pemalang, dan Organisasi Masyarakat 234 SC. Dengan pengawalan aparat kepolisian, massa berorasi secara bergantian di depan gerbang Kantor Kejari Pemalang sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan transparansi anggaran dan audit total program pemerintah.
Setelah hampir satu jam berorasi di luar, situasi aksi tetap kondusif. Perwakilan dari Aliansi Londo Ireng kemudian diterima untuk beraudiensi di dalam gedung Kejaksaan Negeri Pemalang. Dalam audiensi tersebut, turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mendengarkan langsung aspirasi yang dibawa massa aksi.
Koordinator Lapangan Aksi Londo Ireng, Hamu Fauzi, menjelaskan alasan di balik pemilihan nama aliansinya. Menurutnya, penamaan itu merupakan bentuk sindiran sekaligus respons terhadap stigma yang kerap dialamatkan kepada kelompok-kelompok kritis.
“Kita sengaja namakan Aliansi Londo Ireng seperti yang sering ditudingkan Presiden kepada orang-orang kritis terhadap pemerintah sebagai Londo Ireng. Jadi kami justru bangga memakai nama itu sebagai identitas perlawanan,” ujar Hamu Fauzi kepada puskapik.com usai audiensi, Kamis (27/8/2026) sore.
Hamu menegaskan, ada dua isu utama yang menjadi fokus tuntutan mereka pada aksi kali ini.
Desak Audit Total Seluruh Dapur MBG
Isu pertama dan paling disoroti adalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pemalang. Aliansi mendesak Kejaksaan Negeri Pemalang untuk segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG yang saat ini beroperasi.
Mereka menduga ada sejumlah kejanggalan serius dalam pengelolaan program tersebut. Dugaan itu meliputi praktik markup harga bahan baku pangan, penyimpangan dalam operasional harian dapur, hingga ketidakjelasan sistem pembayaran upah bagi para relawan dan tenaga masak di lapangan.
Tak hanya itu, Aliansi Londo Ireng juga menyoroti lemahnya pengawasan. Mereka meminta Wakil Bupati Pemalang yang secara struktural menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk tidak tinggal diam. Massa mendesak agar dibentuk badan pengawasan khusus yang independen untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
“Kondisi di lapangan masih banyak persoalan. Kami menerima laporan ada makanan yang tidak layak sajikan, porsi tidak sesuai, dan kualitas gizi yang dipertanyakan. Ini terjadi di beberapa titik, termasuk laporan dari wilayah Widuri dan Petarukan,” ungkap Hamu.
Sorotan paling tajam diarahkan pada aspek keselamatan siswa. Aliansi menyebut adanya insiden kelalaian terkait sarana dan prasarana MBG di Kecamatan Warungpring yang bahkan disebut telah menimbulkan kecelakaan yang menimpa siswa. Mereka menilai hal tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus menjadi pintu masuk penegakan hukum.
Soroti Dugaan Markup Gerai KDMP.
Selain MBG, proyek pembangunan Gerai KDMP juga tak luput dari tuntutan. Aliansi Londo Ireng meminta Kejari Pemalang turut mengaudit proses pembangunan gerai-gerai KDMP di seluruh Kabupaten Pemalang.
Menurut mereka, proyek pembangunan fisik gerai tersebut sangat rawan menjadi celah praktik korupsi melalui penggelembungan anggaran atau markup. Mereka meminta Kejaksaan untuk membuka secara transparan berapa anggaran per gerai, siapa rekanan pelaksananya, dan bagaimana progres pembangunannya.
Bentuk Dukungan Untuk Pengesahan UU Perampasan Aset
Di akhir pernyataannya, Hamu Fauzi menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan di Pemalang ini juga memiliki dimensi nasional. Aksi ini disebut sebagai bentuk solidaritas dan dukungan simbolis kepada para aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang tengah berjuang di depan Gedung DPR RI, Jakarta, untuk mendorong segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
“Aksi ini juga bentuk simbolis dukungan untuk teman-teman aktivis AMPB di Jakarta yang sedang memperjuangkan disahkannya UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor, tadi kita sampaikan di jalanan. Pemberantasan korupsi harus dari pusat sampai daerah,” pungkasnya.
Hingga audiensi selesai pada Kamis sore, pihak Kejaksaan Negeri Pemalang menyatakan akan menampung dan mempelajari seluruh laporan serta tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Londo Ireng untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
