Jakarta,publikatodays.com— Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan anggaran sebesar Rp665,11 miliar untuk pembangunan dan penguatan infrastruktur pada 2027. Anggaran tersebut mencakup pembangunan jalan, drainase, jembatan, kawasan wisata, fasilitas Bandara Hang Nadim, pelabuhan, air bersih dan limbah, hingga fasilitas pelayanan publik.
Rencana tersebut dipaparkan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Amsakar menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2027 dengan total pagu mencapai Rp2,437 triliun.
Dari total anggaran tersebut, sektor pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda utama dengan alokasi Rp665,11 miliar.
Jalan Jadi Porsi Terbesar
Pembangunan jalan mendapat porsi terbesar, yakni Rp299,98 miliar. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarkawasan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendukung kelancaran distribusi barang dan logistik di Batam.
Setelah jalan, alokasi terbesar berikutnya adalah drainase Rp98,09 miliar, pengembangan kawasan dan wisata Rp88,55 miliar, serta pembangunan jembatan Rp75,54 miliar.
BP Batam juga menyiapkan Rp40,82 miliar untuk fasilitas Bandara Hang Nadim, Rp29,41 miliar untuk fasilitas air bersih dan limbah IPAL, Rp24,11 miliar untuk fasilitas kesehatan RSBP Batam, serta Rp8,61 miliar untuk fasilitas pelabuhan.
Komposisi anggaran tersebut menunjukkan pembangunan 2027 tidak hanya berorientasi pada konektivitas, tetapi juga menyasar infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi.
Rp2,437 Triliun Dibagi Dua Program
Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, RKA BP Batam 2027 dibagi ke dalam dua program utama.
Program Pengembangan Kawasan Strategis memperoleh porsi terbesar, yakni 60,5 persen atau sekitar Rp1,47 triliun.
Sementara Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi 39,5 persen atau sekitar Rp963,03 miliar.
Besarnya porsi Program Pengembangan Kawasan Strategis berkaitan dengan pengelolaan kawasan, pelayanan investasi, pelayanan publik, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan Asta Cita dan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diposisikan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi memperkuat daya saing kawasan dan menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif.
PNBP Ditargetkan Rp2,437 Triliun
Di sisi penerimaan, BP Batam menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2027 sebesar Rp2,437 triliun.
Sektor pertanahan menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp928,08 miliar atau 38,08 persen dari total PNBP.
Selanjutnya, penerimaan ditargetkan berasal dari Badan Usaha SPAM sebesar Rp552,46 miliar, kepelabuhanan Rp528,71 miliar, dan pengelolaan limbah Rp19,90 miliar.
Sementara itu, Rumah Sakit BP Batam ditargetkan menghasilkan sekitar Rp182,41 miliar, sedangkan Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandar Udara ditargetkan menyumbang Rp124,49 miliar.
Meski secara keseluruhan target PNBP 2027 diproyeksikan turun sekitar 0,43 persen dibandingkan 2026, sejumlah sektor justru menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.
Peningkatan paling mencolok terjadi pada penerimaan dari pengelolaan limbah, yang diproyeksikan naik dari Rp3,81 miliar menjadi Rp19,90 miliar, atau meningkat sekitar 421,52 persen.
Sementara penerimaan sektor kepelabuhanan ditargetkan tumbuh 7,87 persen menjadi Rp528,71 miliar. Penerimaan Rumah Sakit BP Batam juga diproyeksikan meningkat 2,33 persen menjadi sekitar Rp182,42 miliar.
Infrastruktur Jadi Penopang Investasi
Rangkaian alokasi tersebut memperlihatkan arah kebijakan BP Batam pada 2027 yang bertumpu pada tiga aspek utama: penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kawasan, dan optimalisasi penerimaan negara.
Jalan, drainase, jembatan, bandara, pelabuhan, air bersih, pengelolaan limbah, hingga fasilitas kesehatan ditempatkan dalam satu ekosistem pembangunan kawasan.
Penguatan infrastruktur diharapkan tidak hanya memperlancar aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi kegiatan industri, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga daya saing Batam sebagai kawasan strategis nasional.
Melalui pembahasan RKA 2027 bersama Komisi VI DPR RI, BP Batam membawa agenda pembangunan yang menempatkan infrastruktur sebagai salah satu instrumen utama untuk menopang investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Tantangannya kini adalah memastikan besarnya anggaran tersebut berbanding lurus dengan kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, efektivitas pelayanan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha di Batam.
