Publika Todays.com|Garut — Program ketahanan pangan nabati dan hewani Desa Putra Jawa, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang dikelola melalui BUMDes Putra Mandiri, telah mengalokasikan anggaran minimal sebesar 20% atau Rp264.000.000 dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Namun, pelaksanaan dan transparansi penggunaan anggaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Baligho APBDes Tak Terpampang awak media kesulitan Akses Informasi
Yang menjadi sorotan, Baligho APBDes Tahun Anggaran 2025 maupun 2026 tidak terpampang di Kantor Desa Putra Jawa, termasuk rincian penyertaan modal BUMDes yang seharusnya menjadi informasi terbuka bagi warga. Ketidakhadiran papan informasi publik ini memicu keraguan atas keterbukaan pengelolaan keuangan desa.
Adapun hal tersebut, seorang perangkat desa menyampaikan bahwa informasi anggaran telah dipublikasikan melalui media sosial, seperti TikTok dan Facebook.
“BUMDes itu ke bidang perikanan, Pak. Kalau Baligho APBDes sudah diinformasikan lewat TikTok dan Facebook,” ujar perangkat desa, Kamis (27/08/2026).
Selain ketahanan pangan, transparansi penyertaan modal BUMDes yang mencapai ratusan juta rupiah jadi pertanyaan. Tak hanya itu, anggaran untuk Peningkatan Produksi Peternakan yang mencakup alat produksi, pengolahan peternakan, hingga pembangunan kandang pada Tahun 2022 dan 2024, menghabiskan dana sebesar Rp217.034.000 juga di pertanyakan.
Namun alih alih mempertanyakan terkait kedua pos anggaran tersebut yang sempat diajukan kepada Sekretaris Desa melalui pesan WhatsApp, hingga kini tidak ada tanggapan. Seolah-olah hal itu dianggap bukan kepentingan yang wajib dipublikasikan kepada warga Desa Putra Jawa.
Saat awak media melakukan peninjauan ke lokasi kolam ternak ikan yang diklaim sebagai aset BUMDes, ditemukan fakta yang mengundang tanya. Salah satu warga sekitar menyatakan bahwa kolam tersebut bukan milik desa, melainkan milik pribadi.
“Gak tahu ya, Pak. Kalau ini mah bukan punya desa, tapi milik Pak Haji Ade, Pak,” ungkap seorang warga setempat.
Bahkan, rincian nilai rupiah untuk penyertaan modal BUMDes juga tidak tercantum di dalam baligho lokasi tersebut, sehingga semakin menimbulkan keraguan warga atas status kepemilikan dan pengelolaan aset tersebut.
Secara terpisah, Ketua BUMDes Putra Mandiri, Cecep Hendra yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di MTs, menjelaskan bahwa BUMDes tahun 2025 menjalankan tiga bidang usaha, yaitu ternak ikan, pertanian dan juga pengadaan pupuk. Meski program ini bertujuan dalam mendukung swasembada pangan nasional serta memperkuat peran BUMDes dalam penyediaan Program Makan Bergizi (MBG).
“Kalau setahu saya, penyertaan modal itu tahun 2016 sebesar Rp100 juta untuk pengisian ulang air. Sedangkan ketahanan pangan tahun 2025 disepakati melalui musyawarah untuk bidang pertanian dan perikanan. Saya ditunjuk sebagai ketua sejak tahun 2021 pak, dan yang saya terima tahun 2025 itu Rp264.000.000, di antaranya Rp100 juta untuk perikanan di tiga titik dengan sistem sewa lahan, sisanya untuk pembelian gabah kering dan peralatan pertanian seperti bibit.”
Namun, Cecep mengakui adanya kekeliruan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, baik sub-sektor nabati maupun hewani yang diarahkan ke bidang pembibitan, sehingga dinilai belum tepat sasaran.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya untuk meminta tanggapan resmi kepada Kepala Desa, Pengawas BUMDes, maupun pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) belum berhasil. Awak media masih menunggu keterangan terkait seluruh temuan di atas.
