DPR RI Minta SPPG Penyebab Keracunan MBG Ditutup Permanen: Jangan Main-main dengan Nyawa Anak!
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi IX mengambil sikap tegas terkait insiden keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menjadi penyebab keracunan ditutup permanen tanpa kompromi.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat, terutama anak-anak. Tidak boleh ada toleransi. SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan harus dicabut izinnya dan ditutup selamanya,” tegas Charles dalam keterangan resminya, Minggu (5/4/2026).
72 Siswa Jadi Korban
Insiden ini menimpa 72 siswa dari empat sekolah di wilayah Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Para korban mengalami gejala serius seperti mual, muntah, diare, hingga demam setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Mereka berasal dari:
SMA 91
SDN Pondok Kelapa 01
SDN Pondok Kelapa 07
SDN Pondok Kelapa 09
Sebagian siswa harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara lainnya dipulangkan setelah penanganan awal.
Dugaan Penyebab: Makanan Tidak Segar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga salah satu menu, yakni spageti, menjadi sumber keracunan. Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) mengindikasikan makanan yang dikonsumsi tidak dalam kondisi segar.
BGN sendiri telah mengambil langkah awal dengan menghentikan operasional dapur MBG (SPPG) terkait. Namun, DPR menilai langkah tersebut belum cukup.
Bukan Sekadar Suspend, Harus Ditutup Total
Charles menegaskan bahwa sanksi penghentian sementara (suspend) tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
“Penutupan permanen adalah bentuk tanggung jawab moral dan efek jera. Ini tidak boleh dianggap kasus biasa,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil temuan menunjukkan kondisi dapur, tata letak, hingga instalasi pengolahan limbah (IPAL) di SPPG tersebut tidak memenuhi standar.
Alarm Keras untuk Program Nasional
Komisi IX menilai kejadian ini bukan kasus terpisah, melainkan alarm serius kegagalan sistem pengawasan dalam program strategis nasional.
DPR mendesak:
Audit investigatif menyeluruh dari hulu ke hilir
Evaluasi mitra pelaksana MBG
Pengawasan ketat bersama BPOM
Penerapan standar keamanan pangan tanpa kompromi
“Negara tidak boleh menunggu korban berjatuhan baru bertindak. Sistem pengawasan harus preventif, bukan reaktif,” tegas Charles.
Zero Tolerance untuk Kelalaian
Komisi IX menegaskan prinsip zero tolerance terhadap kelalaian dalam penyediaan makanan bagi masyarakat.
“Ini soal nyawa. Jangan pernah bermain-main dengan keselamatan rakyat,” tutupnya.
