Batam, publikatodays.com– Kinerja Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra mendapat apresiasi dari DPRD Kota Batam. Sejumlah capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 dinilai menunjukkan arah yang positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pelaksanaan program prioritas daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Rabu (6/5/2026), yang digelar di ruang sidang utama. Rapat dipimpin Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin dan dihadiri 37 dari total 50 anggota dewan.
Laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun 2025 dibacakan oleh H. Arlon Veristo mewakili panitia khusus (pansus).
“LKPJ ini bukan sekadar laporan tahunan, tetapi menjadi cermin kinerja pemerintah daerah dan dasar evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Arlon dalam rapat.
Dari hasil pembahasan, DPRD mencatat sejumlah indikator makro Batam menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai 6,78 persen, melampaui rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,88 persen dan nasional 5,11 persen.
“Pertumbuhan ini menunjukkan Batam tetap kuat, terutama ditopang sektor industri manufaktur dan investasi di tengah ancaman global,” katanya.
Perbaikan juga terlihat pada indikator sosial. Angka kemiskinan turun menjadi 3,81 persen dari 4,85 persen pada 2024. Sementara tingkat pengangguran berada di angka 7,57 persen, yang masih dipengaruhi tingginya arus masuk penduduk. Indeks gini berada di angka 0,375 atau dalam kategori sedang namun cenderung membaik.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti program prioritas yang mulai dirasakan masyarakat.
“Program seperti peningkatan layanan air bersih, penanganan banjir, hingga pengobatan gratis sudah mulai dirasakan manfaatnya,” lanjutnya.
Program lain seperti pinjaman modal tanpa bunga bagi UMKM, seragam sekolah gratis, bantuan sosial lansia, serta pelatihan tenaga kerja juga dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendorong kesejahteraan.
Di sektor pendidikan, DPRD mencatat capaian cukup baik, meski masih ada kekurangan tenaga pendidik dan kebutuhan ruang kelas baru. Kekurangan tenaga pendidik pada 2025 tercatat sebanyak 1.508 orang, dan pada 2026 masih tersisa 802 orang untuk jenjang dasar dan menengah.
“Ini perlu menjadi perhatian serius, apalagi masih ada keterbatasan akibat moratorium pengadaan dan pengangkatan pegawai,” ujarnya.
Sementara di sektor kesehatan, implementasi program pengobatan gratis ber-KTP Batam dinilai belum sepenuhnya optimal.
“Masih ada kendala di lapangan, terutama pemahaman teknis petugas dan koordinasi dengan rumah sakit swasta,” kata Arlon.
DPRD pun merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan penguatan pelaksanaan di tingkat teknis.
Hal serupa juga disampaikan terkait program pinjaman modal UMKM. DPRD menilai masih ada hambatan, khususnya pada persyaratan agunan dengan ketentuan jarak maksimal 10 kilometer.
“Perlu dicari skema yang lebih fleksibel agar akses permodalan bisa menjangkau pelaku usaha, termasuk di wilayah hinterland,” tegasnya.
Secara keseluruhan, DPRD menilai kinerja Pemerintah Kota Batam berada di jalur yang positif.
“Namun tetap diperlukan penyempurnaan agar program yang dijalankan semakin optimal dan tepat sasaran,” tutupnya.
