PEMALANG, Publikatodays.com – Perhimpunan Optimalisasi Wibawa Etika Reformasi Ruang Advokasi Nasional Guna Emansipasi Rakyat Seluruhnya (POWER RANGERS) melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Mereka menuntut tindakan nyata terhadap maraknya peredaran minuman keras (miras), bangunan liar, hingga praktik prostitusi yang kian mengkhawatirkan di kawasan Comal Baru dan Sengonan, Ampelgading.
Koordinator Lapangan (Korlap) Power Rangers, Eky Diantara, menegaskan bahwa keberadaan tempat hiburan malam di wilayah tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum. Ia menyebut mayoritas pelaku usaha tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG), izin usaha, maupun izin edar alkohol.
”Ini adalah kegiatan usaha ilegal murni. Bangunan yang digunakan diduga kuat tidak sesuai peruntukannya. Lebih parah lagi, tempat karaoke berkedok warung kopi di Comal Baru dan Sengonan disinyalir kuat memfasilitasi praktik prostitusi atau ‘esek-esek’,” tegas Eky, Senin (20/04/2026).
Berdasarkan keresahan masyarakat yang kian memuncak, Eky mendesak Penjabat Bupati melalui Satpol PP dan Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang untuk segera melakukan pembersihan wilayah secara total. Menurutnya, pembiaran terhadap penyakit masyarakat ini hanya akan mencoreng jargon kebanggaan daerah.
”Marwah ‘Pemalang Ikhlas’ dan wibawa Peraturan Daerah (Perda) jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kami tidak ingin moral warga Pemalang rusak akibat pembiaran ini,” imbuhnya.
Hasil investigasi internal Power Rangers menunjukkan fakta miris bahwa mayoritas pekerja seks komersial (PSK) di lokasi tersebut didatangkan dari luar daerah. Hal ini dinilai merugikan tatanan sosial warga lokal tanpa memberikan kontribusi apa pun bagi daerah, selain degradasi moral.
Eky berharap suara lantang masyarakat ini menjadi stimulan bagi Pemkab Pemalang untuk berani bertindak tegas tanpa pandang bulu.
”Kami menolak keras praktik ilegal ini. Sudah saatnya Pemalang bersih dari bisnis haram yang merugikan daerah. Kami menunggu aksi nyata, bukan sekadar retorika penertiban,” tandasnya. (Mas Al AWPB).
