Batam, publikatodays.com- Keputusan Badan Pengusahaan Batam merekrut Alex, pria yang sempat viral terkait pengambilan pasir di selokan parit kawasan Bandara Hang Nadim, menjadi anggota Direktorat Pengamanan (Ditpam), terus menuai perhatian dan perdebatan di tengah masyarakat.
Polemik semakin berkembang setelah muncul pemberitaan dari BP Batam melalui Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan bantuan kepada warga yang kehilangan pekerjaan usai viralnya peristiwa tersebut.
Namun di sisi lain, banyak publik mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam proses perekrutan tersebut, terutama bagi warga tempatan yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Laskar Melayu Bersatu Kepulauan Riau, Panglima Utama Farizal, menilai publik wajar mempertanyakan apakah proses perekrutan tersebut benar-benar terbuka dan objektif, atau justru karena Alex telah viral di media sosial.
“Kita tanya: apakah proses ini transparan dan bisa diikuti anak-anak Melayu juga? Atau Alex diterima hanya karena kasusnya viral? Jika benar demikian, ini jelas menyalahi prinsip keadilan dan aturan rekrutmen instansi pemerintah yang wajib objektif,” tegas Farizal.
Menurutnya, ironi besar muncul ketika ribuan anak Melayu asli Batam dengan kemampuan dan kualifikasi baik justru masih sulit mendapatkan pekerjaan di daerah sendiri. Banyak yang harus merantau ke luar daerah bahkan luar negeri demi mencari penghidupan, sementara seseorang yang viral justru dinilai lebih cepat mendapat peluang kerja.
“Masyarakat tempatan tidak pernah dapat kemudahan serupa. Apa harus viral dulu baru bisa masuk BP Batam? Ini sangat menyakitkan bagi kami yang berjuang keras dari bawah,” tambahnya.
Farizal juga menyoroti peran Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang sebelumnya terlihat menegur Alex dalam video yang beredar luas. Ia mengingatkan bahwa lembaga pemerintah tidak boleh dikelola berdasarkan kedekatan personal ataupun tekanan viral media sosial.
“BP Batam bukan milik perorangan. Ada aturan yang wajib dipatuhi. Kami mendesak sistem rekrutmen Ditpam diaudit ulang, agar tidak ada lagi praktik mengistimewakan oknum sementara mengabaikan hak masyarakat luas,” pungkas Farizal.
Polemik ini kini berkembang menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat: “Haruskah viral dulu baru bisa masuk kerja?” Sebab publik menilai kesempatan kerja di instansi pemerintah seharusnya dibuka secara adil, transparan, dan memberikan peluang yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa harus menjadi sorotan media sosial terlebih dahulu.
Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan rinci terkait tahapan seleksi dan mekanisme perekrutan Alex di lingkungan BP Batam guna memastikan tidak ada pelanggaran aturan maupun perlakuan khusus dalam proses penerimaan personel baru.
Awak media masih berupaya menghubungi pihak BP Batam guna memperoleh keterangan lanjutan agar pemberitaan tetap berimbang
Bersambung….
