Batam,publikatodays.com– Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sistem keamanan siber sebagai bagian dari percepatan transformasi digital. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam itu diikuti para pengelola teknologi informasi (IT) serta penanggung jawab sistem dari seluruh perangkat daerah. Rakor turut menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ridwan Imam Syarif dan Yurliansyah Hirma Fajar.
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa percepatan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus diiringi dengan penguatan keamanan informasi. Menurutnya, meningkatnya penggunaan teknologi juga membawa risiko ancaman siber yang semakin kompleks.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal dan terpercaya,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar menerapkan tiga prinsip utama keamanan informasi atau CIA Triad, yakni menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) data. Ketiga prinsip tersebut dinilai menjadi dasar dalam melindungi informasi pemerintah dari akses ilegal, menjaga keutuhan data, serta memastikan layanan digital tetap berjalan optimal.
Firmansyah juga menekankan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Diskominfo. Karena itu, ia berharap rakor tersebut dapat memperkuat koordinasi, mengevaluasi pengelolaan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS), serta menyusun langkah-langkah konkret dalam meningkatkan ketahanan siber di lingkungan Pemko Batam.
Selain penguatan sistem, ia juga mendorong tumbuhnya budaya security awareness di kalangan aparatur sipil negara (ASN) guna meminimalkan risiko serangan siber, termasuk praktik phishing dan kelalaian dalam pengelolaan akun.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan tata kelola keamanan informasi yang kuat agar pelayanan publik tetap aman dan terpercaya.
Melalui Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian, Diskominfo menggelar rapat koordinasi tersebut sebagai upaya mengevaluasi kondisi ketahanan siber, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta menyelaraskan penerapan standar keamanan informasi di lingkungan Pemko Batam.
Dengan langkah tersebut, Pemko Batam berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjaga keamanan data sehingga transformasi menuju pemerintahan digital dapat berlangsung secara aman, efektif, dan berkelanjutan.
