PublikaTodays.com | Garut-PKBM Putra Harapan yang beralamat di Kampung Cikruh, RT 04 RW 07, Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang terakreditasi C, telah menerima anggaran sebesar Rp176.100.000 pada tahun anggaran 2025/2026.
Menurut keterangan Ketua Yayasan yang juga suami Kepala Sekolah, kegiatan pembelajaran hanya dilakukan dua minggu sekali.
“Maksudnya bagaimana, ingin bertanya apa kegiatan belajar mengajarnya memang berjalan hanya tidak rutin, dua minggu sekali saja di sini itu pada jauh jauh,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/10/2026).
Namun, muncul perbedaan data terkait jumlah peserta didik. Tercatat 1 peserta didik pada Paket B dan 97 peserta didik pada Paket C. Sementara itu, Kepala Sekolah, Lena Murni Mutiara, yang juga istri ketua yayasan, memberikan keterangan yang berbeda.
“Paket B itu kan kebanyakan yang sudah lansia, kalau tidak salah ada 20. Kalau yang usia produktif ada 10 orang, Pak,” ungkap Kepala Sekolah.
Ketika ditanyakan jumlah peserta didik pada Paket C (kelas dua dan tiga), Kepala Sekolah tidak memberikan jawaban dan langsung diambil alih oleh ketua yayasan ketika masih dilakukan wawancara. Sementara itu, saat disinggung soal kelulusan, Ketua Yayasan menjawab dengan nada tinggi.
“Saya ketua yayasan tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya saat ini, maaf saya sedang sibuk,” ucapnya kemudian mengakhiri pembicaraan.
Kejanggalan semakin terungkap saat proses pengajuan ijazah bagi siswa kelas akhir. Dari seluruh peserta didik yang seharusnya lulus, tercatat 5 siswa dinyatakan tidak valid dalam sistem saat mengajukan pengurusan ijazah.
Kejadian ini tentu memicu pertanyaan warga maupun pihak terkait mengapa ada siswa yang tercatat belajar namun datanya tidak terdaftar dengan benar saat masa kelulusan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi yang dari pengelola PKBM Putra Harapan maupun Pemerintah Kabupaten Garut lewat Dinas pendidikan terkait mengenai penyebab ketidakvalidan data kelima siswa tersebut. Awak media masih berupaya menindaklanjuti informasi ini untuk kejelasan publik.
