Minsel-Publikatodays.com, Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga Minahasa Selatan Ada ironi yang tak lucu
Program ketahanan pangan yang digadang-gadang jadi tameng perut rakyat, justru berubah jadi teka-teki. Rp131 juta dana desa tahun 2025, 20% jatah ketahanan pangan, dikelola BUMDes dengan gaya “tahu-tahu hilang”.
20 ekor babi hasil ternak sudah laku dijual. Ke mana uangnya? Berapa banyak? Sisa modalnya berapa? Publik cuma bisa menebak. Tak ada rapat, tak ada papan pengumuman, tak ada angka yang dibuka. BUMDes jalan dalam gelap, sementara warga disuruh percaya buta.
“Ini bukan BUMDes, ini BUMDes Misterius,” sentil Maxi Rantung, pimpinan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Sapa Barat, Jumat (24/4/2026).
“Kalau jualan babi bisa diam-diam, jangan-jangan laporan rugi juga bisa disulap jadi untung di atas kertas. Dana desa itu bukan uang warisan pengurus. Itu uang rakyat. Mengelolanya kok kayak main petak umpet,” tegasnya.
Aliansi menilai, tertutupnya BUMDes bukan sekedar lalai administratif. Ini alarm bahaya. Pertama, melanggar sebagai transparansi UU Desa No. 6/2014. Kedua, membunuh kepercayaan warga pada program ketahanan pangan. Ketiga, membuka celah yang dibiarkan, Rp131 bagaikan misterius
“Jangan salahkan warga kalau besok curiga. Yang bikin curiga itu bukan gosip, tapi laporan yang tak pernah ada,” tambah Maxi.
Sementara itu, Hukum Tua Danny Mamangkey menyatakan akan segera memanggil pengurus BUMDes. “Rapat akan diadakan secepatnya untuk mendengar laporan ketahanan pangan 2025,” ujarnya.
Aliansi menegaskan: kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi menyelamatkan. Selamatkan uang rakyat, selamatkan program pangan, selamatkan nama baik desa. Sebab kalau dana untuk isi perut saja tidak transparan, bagaimana warga mau percaya pada janji pembangunan yang lain?
(Jacky Saroinsong)
