Batam, publikatodays.com— Kawasan pesisir Tanjung Riau, Kota Batam, kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan aktivitas pembuatan dan perawatan kapal fiber yang diduga beroperasi di luar koridor hukum. Usaha tersebut disinyalir tidak hanya bermasalah dari sisi perizinan, tetapi juga berpotensi menjadi bagian penting dari rantai kejahatan logistik laut lintas perbatasan.
Hasil penelusuran di lapangan menampilkan sebuah lokasi kapal galangan yang beroperasi tanpa identitas usaha yang jelas. Tidak ditemukan papan nama perusahaan, izin usaha terpampang, maupun penanda legalitas lain sebagaimana lazimnya industri galangan kapal resmi. Aktivitas berlangsung relatif tertutup, namun intensitas produksi terlihat signifikan.
INDIKASI KUAT: PRODUKSI SPEED BOAT CEPAT TANPA REGISTRASI
Sejumlah unit speed boat berbahan fiber terpantau berada di kawasan Galangan. Kapal-kapal tersebut tidak memiliki nomor lambung, tanda registrasi, ataupun identitas kepemilikan. Pola ini identik dengan karakteristik speed boat berkecepatan tinggi yang kerap digunakan dalam berbagai aktivitas ilegal di perairan Kepulauan Riau.
Dalam banyak kasus sebelumnya, jenis kapal serupa digunakan untuk:
Penyelundupan rokok ilegal
Peredaran narkotika lintas negara
Distribusi BBM ilegal
Pengiriman tenaga kerja nonprosedural
“Desainnya bukan untuk nelayan. Mesin besar, bodi ringan, fokus ke kecepatan dan mobilitas,” ungkap seorang warga pesisir yang enggan menyebutkan namanya.
SOSOK INISIAL N DISEBUT, LEGALITAS DIPERTANYAKAN
Informasi dari sumber lapangan menyebutkan bahwa galangan tersebut diduga dikelola oleh seorang berinisial N. Namun hingga saat ini, belum ditemukan data terbuka mengenai izin kepemilikan kapal galangan, izin lingkungan, maupun izin operasional dari instansi terkait.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait fungsi pengawasan negara di wilayah perbatasan strategis seperti Batam.
CELAH PENGAWASAN ATAU PEMBIARAN?
Fakta bahwa aktivitas ini diperkirakan telah berlangsung cukup lama tanpa tindakan tegas menimbulkan dua kemungkinan serius:
Aparat pengawasan kecolongan
Atau terdapat pembiaran yang disengaja
Jika terbukti, aktivitas tersebut berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum, mulai dari Undang-Undang Pelayaran, regulasi perizinan industri galangan, hingga aturan lingkungan hidup. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya keterkaitan dengan tindak pidana penyelundupan terorganisir.
DESAKAN PENEGAKAN HUKUM
Masyarakat mendesak Polairud, Bea Cukai, KSOP, Polda Kepri, serta aparat penegak hukum pusat untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, antara lain:
Penyelidikan
Lokasi Penyegelan
Penyutaan kapal dan alat produksi
Proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab
“Jika dibiarkan, Batam bukan hanya jalur penyelundupan, tapi juga pabriknya,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga laporan ini dipublikasikan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut-sebut maupun dari instansi otoritas terkait.
Publikatodays menegaskan komitmennya untuk terus menyelidiki dan menyelidiki kasus ini.
Pertanyaan publik kini mengerucut pada satu hal:
Apakah negara akan hadir, atau kembali kalah oleh kejahatan laut yang diselenggarakan?
