Batam, publikatodays.com— Maraknya aktivitas potong dan isi ilegal serta penambangan pasir darat di sejumlah wilayah Kota Batam, khususnya kawasan Nongsa, kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada asal-usul pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh alat berat dan armada dump truck dalam aktivitas tersebut.
Aktivitas yang melibatkan excavator, bulldozer, dan puluhan dump truck itu berlangsung hampir setiap hari. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan tidak adanya antrean signifikan kendaraan pengangkut BBM di SPBU sekitar lokasi, sebuah fakta yang memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Gerakan Adil Indonesia Sejahtera (GIAS) Kepulauan Riau menilai situasi tersebut patut dicurigai. Ketua GIAS Kepri, Wisnu Hidayatullah, menyatakan bahwa secara regulasi, proyek alat berat dan dump truck tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi.
“Alat operasional berat membutuhkan BBM dalam jumlah besar. Jika memang menggunakan BBM non-subsidi atau BBM industri, maka harus ada kejelasan badan usaha penjual dan mekanisme distribusinya. Fakta di lapangan justru sebaliknya,” ujar Wisnu.
Menurut Wisnu, kondisi tersebut membuka dugaan adanya pasokan BBM ilegal yang menyuplai aktivitas cut and fill dan penambangan pasir darat ilegal. Dugaan ini diperkuat dengan minimnya transparansi distribusi BBM industri di wilayah tersebut.
Sementara itu, Sekretaris GIAS Kepri, Mitra Juliastama, mengungkapkan kemungkinan lain terkait sumber BBM yang digunakan, yakni berasal dari praktik transaksi BBM ilegal di perairan.
“Transaksi BBM ilegal di tengah laut atau yang dikenal dengan istilah kapal-kapal kencing masih sering terjadi di wilayah Batam. Tidak tertutup kemungkinan BBM tersebut kemudian didaratkan untuk menyuplai alat berat dan dump truck,” kata Mitra.
GIAS Kepulauan Riau juga menyoroti sikap Aparat Penegak Hukum (APH) di Batam yang hingga kini belum menunjukkan langkah-langkah penindakan konkret, meski aktivitas cut and fill ilegal serta dugaan peredaran BBM ilegal berlangsung secara terbuka dan berulang.
Menurut GIAS, pembiaran yang terus terjadi memunculkan persepsi masyarakat bahwa penegakan hukum terkesan lemah, pasif, bahkan terduga menutup mata terhadap praktik-praktik tersebut.
“Ketika aktivitas ilegal berlangsung terang-terangan, alat berat bekerja siang dan malam, namun tidak ada tindakan tegas, wajar jika masyarakat bertanya: ada apa dengan penegakan hukum di Batam? Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran atau dugaan kongkalikong,” tegas Wisnu.
GIAS Kepulauan Riau mendorong Pertamina Patra Niaga untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait penjualan BBM industri di kawasan Nongsa dan sekitarnya, termasuk pihak penerima dan volume distribusi.
Selain itu, GIAS mendesak APH, BPH Migas, serta Bea Cukai untuk melakukan penelusuran menyeluruh dan transparan terhadap dugaan keterlibatan oknum pemain BBM yang diduga menjadi pemasok BBM bagi aktivitas cut and fill dan penambangan pasir darat ilegal di Batam.
“Jika benar aktivitas ilegal ini disokong oleh BBM ilegal dan dibiarkan tanpa penindakan, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan terstruktur yang merugikan negara, merusak lingkungan, dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” tutup Wisnu.
Hingga berita ini diturunkan, Pertamina maupun Aparat Penegak Hukum terkait belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi terkait dugaan distribusi BBM industri, peredaran BBM ilegal, maupun lemahnya penindakan di lapangan. Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
