Jakarta, publikatodays.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai hari ini, Rabu (28/1). Langkah tegas ini dilakukan sebagai upaya serius menutup berbagai celah kebocoran yang selama ini dinilai masih marak, khususnya di wilayah pelabuhan strategis nasional, termasuk Batam.
Purbaya menyatakan, reformasi di tubuh Bea Cukai bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata yang akan langsung menyasar struktur pejabat di lapangan. Ia menilai, lemahnya pengawasan di sejumlah pelabuhan besar telah berdampak pada kerugian negara dan terganggunya tata kelola kepabeanan.
“Saya sedang melakukan pembenahan serius di Bea Cukai dan Pajak. Ini bukan main-main. Hari ini mulai saya obrak-abrik,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (28/1).
Khusus di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Purbaya memastikan akan melakukan perombakan menyeluruh terhadap jajaran pejabat di sekitar Dirjen Bea Cukai. Langkah ini disebut sebagai “kejutan besar” untuk memutus mata rantai praktik lama yang dinilai tidak efektif dalam pengawasan.
“Di Bea Cukai akan ada langkah drastis. Seluruh pejabat di sekitar Dirjen akan saya ganti. Saya ingin sistem berjalan bersih dan profesional,” tegasnya.
Tak hanya di pusat, perombakan juga akan menyasar langsung pelabuhan-pelabuhan besar yang selama ini menjadi pintu utama keluar-masuk barang impor dan ekspor. Kepala pelabuhan hingga kepala kantor wilayah pengawasan akan diganti secara menyeluruh, termasuk di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, yang selama ini dikenal sebagai salah satu simpul logistik dan perdagangan internasional paling strategis di Indonesia.
“Semua pelabuhan besar akan saya evaluasi total. Kepala pelabuhan dan kakanwil yang mengawasi pelabuhan akan saya ganti. Yang bermasalah akan saya nonaktifkan,” ungkap Purbaya.
Adapun lima pelabuhan besar yang menjadi fokus perombakan pejabat Bea Cukai meliputi Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang), Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara), serta Pelabuhan Batu Ampar di Batam.
Langkah ini diharapkan menjadi titik awal reformasi menyeluruh Bea Cukai, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara, terutama di wilayah strategis seperti Batam yang selama ini menjadi sorotan publik.
