Berau publikatodays.com – Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Berau mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya fokus mempercantik wajah ibu kota kabupaten, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Hulu Kelay dan Segah yang selama ini dinilai masih tertinggal.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada proyek-proyek estetika perkotaan, sementara masyarakat di kampung-kampung pedalaman masih menghadapi persoalan jalan rusak, akses transportasi terbatas, jaringan telekomunikasi yang lemah, hingga minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai anggaran habis untuk mempercantik kota, sementara masyarakat di Hulu Kelay dan Segah masih kesulitan mendapatkan akses dasar yang layak. Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat Berau, bukan hanya yang berada di pusat kota,” tegasnya.
Sorotan tersebut muncul di tengah berbagai program penataan kawasan perkotaan yang terus digencarkan pemerintah. Namun, sejumlah warga pedalaman menilai kebutuhan mendesak mereka justru belum sepenuhnya terjawab. Infrastruktur penghubung antar kampung hingga akses ekonomi masyarakat disebut masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerataan pembangunan merupakan amanat keadilan sosial yang harus diwujudkan pemerintah. Ia meminta agar penyusunan anggaran daerah lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini masih berjuang dengan keterbatasan akses.
“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat indah di pusat kota. Ukuran keberhasilan pemerintah adalah ketika masyarakat di pedalaman juga merasakan manfaat yang sama,” ujarnya.
Desakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari taman yang megah, trotoar yang rapi, atau lampu kota yang gemerlap. Di balik itu, masih ada masyarakat yang menanti jalan layak, jembatan yang aman, layanan kesehatan yang memadai, serta akses pendidikan yang setara.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Akankah pembangunan benar-benar diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah Berau, atau justru tetap berkutat pada proyek-proyek yang lebih terlihat di pusat kota? Pertanyaan itu menjadi ujian nyata komitmen pemerataan pembangunan di Bumi Batiwakkal.
