Batam, publikatodays.com– Tokoh masyarakat Sungai Pelunggut, Saptono, SH., MH., menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMK Negeri 5 Batam yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi anak-anak dari lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di area sekolah yang menurutnya berpotensi menggeser arah pengembangan SMKN 5 dari master plan yang telah disusun sejak awal berdirinya sekolah tersebut.
Menurut Saptono, keberadaan SMKN 5 Batam merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat Sungai Pelunggut. Saat itu, tokoh masyarakat bersama warga memperjuangkan agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan demi memberikan akses yang lebih dekat bagi anak-anak di lingkungan sekitar.
“Dulu tokoh masyarakat sepakat memperjuangkan lahan tersebut agar dibangun sekolah. Tujuannya sederhana, supaya anak-anak di lingkungan kami bisa bersekolah dekat rumah tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Namun hari ini masyarakat mengeluh karena sekolah ada di depan mata, tetapi anak-anak mereka tidak semuanya bisa diterima,” ujar Saptono.
Ia menilai kondisi tersebut telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang selama ini mendukung pembangunan sekolah. Karena itu, Saptono meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB dan mempertimbangkan penambahan kuota bagi siswa berdasarkan domisili atau lingkungan sekitar sekolah pada tahun mendatang.
Selain persoalan penerimaan siswa baru, Saptono juga menyoroti pembangunan dua dapur MBG di lingkungan SMKN 5 Batam. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang patut didukung, namun penempatan fasilitas tersebut di area sekolah memunculkan pertanyaan dari masyarakat.
“Masyarakat mempertanyakan mengapa dapur MBG dibangun di lingkungan sekolah, sementara di tempat lain ada yang dibangun di ruko maupun lahan yang disewa. Kami tentu mendukung program pemerintah, tetapi jangan sampai kebutuhan pendidikan justru terpinggirkan,” katanya.
Saptono menjelaskan bahwa SMKN 5 Batam memiliki lahan hampir lima hektare dan sejak awal telah memiliki master plan yang disusun pada masa Kepala Sekolah pertama, Agus Sahrir. Dalam master plan tersebut telah dirancang sejumlah fasilitas pendidikan yang hingga kini belum terealisasi.
Beberapa fasilitas yang direncanakan antara lain lapangan sepak bola, asrama siswa untuk anak-anak dari wilayah pulau, aula berkapasitas besar yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah maupun masyarakat, serta pengembangan inovasi kapal amfibi ambulans yang pernah digagas oleh siswa SMKN 5.
“SMKN 5 ini sebenarnya sudah memiliki master plan yang jelas sejak awal. Dalam perencanaan itu ada berbagai fasilitas yang dirancang untuk menunjang pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Namun saat ini kami melihat arah pengembangannya mulai bergeser dari master plan yang telah disusun sebelumnya,” tegas Saptono.
Ia menilai lahan sekolah yang masih luas seharusnya diprioritaskan untuk merealisasikan fasilitas-fasilitas pendidikan yang telah direncanakan, bukan digunakan untuk pembangunan yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar.
Menurutnya, keberadaan asrama siswa sangat penting untuk membantu pelajar dari daerah kepulauan agar dapat tinggal di Batam selama menempuh pendidikan tanpa harus setiap hari menyeberangi laut. Demikian pula pembangunan aula besar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pendidikan, musyawarah pembangunan, hingga kegiatan sosial masyarakat.
Saptono juga mengingat kembali inovasi kapal amfibi ambulans yang pernah diperkenalkan pada masa kepemimpinan Agus Sahrir. Inovasi tersebut dirancang untuk membantu masyarakat pulau yang membutuhkan akses transportasi darurat menuju rumah sakit di Kota Batam.
“Masih banyak cita-cita besar yang belum terwujud di SMKN 5. Kami khawatir pembangunan yang dilakukan saat ini justru menjauh dari rencana awal yang telah disusun untuk kemajuan sekolah. Padahal master plan itu dibuat sebagai panduan pengembangan sekolah dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, pihak sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat kembali meninjau dan mengacu pada master plan awal SMKN 5 Batam agar arah pembangunan sekolah tetap selaras dengan tujuan pendiriannya.
Di akhir pernyataannya, Saptono juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait status penggunaan lahan sekolah untuk pembangunan dapur MBG, termasuk masa pemanfaatan dan dasar perizinannya.
“MBG adalah program pemerintah yang baik. Namun masyarakat berharap lahan sekolah tetap diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan. Dengan luas lahan yang tersedia, seharusnya cita-cita pembangunan fasilitas pendidikan yang telah direncanakan sejak awal bisa diwujudkan terlebih dahulu,” tutupnya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak SMKN 5 Batam, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, pengelola Program MBG, maupun pihak terkait lainnya atas pandangan yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
