WONOSOBO, Publikatodays.com – Isu dugaan penyimpangan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Wonosobo menjadi sorotan serius dari legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ma’arif, M.Kom., angkat bicara dan mendesak agar persoalan tersebut diusut secara tuntas.
Ma’arif mengaku prihatin atas laporan masyarakat terkait adanya indikasi pemotongan hingga dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak penuh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia menegaskan, PKH adalah program strategis nasional yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui dukungan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera.
Oleh karena itu, menurut Ma’arif, setiap bentuk penyimpangan sekecil apapun tidak boleh dibiarkan. Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Wonosobo, serta Dinas Sosial dan seluruh pihak terkait untuk bergerak cepat melakukan investigasi mendalam yang berbasis pada fakta, data, dan bukti di lapangan.
“PKH ini adalah hak mutlak warga miskin yang kondisinya sangat membutuhkan. Kalau betul ada oknum yang tega memotong atau menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, maka wajib ditindak tegas tanpa kompromi. Saya meminta kasus ini diusut tuntas, dibuka secara transparan dan tidak tebang pilih,” tegas Ma’arif.
Lebih lanjut, Ma’arif menilai sistem pengawasan bansos selama ini masih bersifat reaktif, baru berjalan ketika ada masalah. Padahal, pengawasan idealnya harus bersifat preventif dan berkelanjutan.
Untuk itu ia menawarkan tiga formulasi solusi:
1. Penguatan Penegakan Hukum dan Sinergi Lintas Lembaga. Dinas Sosial, para pendamping PKH, Inspektorat, dan aparat penegak hukum harus memperkuat koordinasi. Setiap laporan masyarakat harus segera ditindaklanjuti, dan jika terbukti ada pelanggaran pidana, pelaku harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Digitalisasi dan Transparansi Sistem Pengawasan. Validasi data penerima manfaat harus berbasis teknologi yang akurat dan ter-update. Dengan sistem monitoring digital yang transparan mulai dari hulu ke hilir, celah untuk melakukan manipulasi data dan pemotongan dana dapat diminimalisir.
3. Membuka Kanal Pengaduan yang Aman dan Melindungi Pelapor. KPM harus diberikan ruang yang aman untuk melapor jika mengalami pungutan liar, intimidasi, atau pemotongan bantuan. Identitas pelapor wajib dilindungi agar masyarakat tidak takut bersuara.
Di akhir pernyataannya, Ma’arif juga mengingatkan publik agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia meminta semua pihak tidak melakukan penghakiman atau tuduhan tanpa bukti, dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada mekanisme hukum yang objektif dan akuntabel.
Sebagai wakil rakyat dan kader PPP, ia berkomitmen akan terus mengawal agar seluruh program bansos di Kabupaten Wonosobo benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna, sehingga tidak ada lagi hak masyarakat kecil yang terzalimi.
