Jakarta, publikatodays.com – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memangkas anggaran perjalanan dinas mendapat sorotan luas dari masyarakat. Alih-alih sekadar pengurangan, publik justru mendorong agar kebijakan tersebut diperketat hingga pada tahap penghapusan total untuk kegiatan yang dinilai tidak esensial.
Dalam arahannya kepada pemerintah daerah, Tito menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, khususnya pada pos perjalanan dinas yang selama ini kerap disorot sebagai sumber pemborosan. Ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dari anggaran publik harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama untuk kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito dalam sebuah forum bersama pemerintah daerah.
Namun di lapangan, respons publik menunjukkan ketidakpuasan terhadap pendekatan yang dinilai masih setengah hati. Banyak warga menilai perjalanan dinas selama ini lebih banyak bersifat seremonial tanpa hasil konkret, bahkan berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran.
“Jangan cuma dipangkas, lebih baik dihilangkan saja. Banyak perjalanan dinas itu tidak jelas hasilnya, tapi anggarannya besar dari uang rakyat,” tulis seorang warga di media sosial.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah kalangan menilai bahwa di era digital saat ini, banyak agenda pemerintahan dapat dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan fisik. Rapat daring dinilai menjadi solusi yang lebih efisien, hemat biaya, dan tetap efektif.
“Kalau tidak mendesak, cukup lewat virtual meeting. Lebih cepat, lebih murah, dan tidak membebani anggaran daerah,” ungkap warga lainnya.
Sementara itu, praktisi hukum Alfan Sari, SH, MH, MM turut angkat bicara. Ia mendukung langkah efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pengurangan angka semata.
“Harus ada evaluasi menyeluruh. Tentukan secara tegas mana perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mana yang bisa dihapus. Ini soal komitmen terhadap transparansi dan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Desakan publik ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap penggunaan anggaran negara. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengikuti arahan secara administratif, tetapi juga melakukan reformasi nyata dalam pengelolaan keuangan, termasuk menekan praktik perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung bagi kepentingan rakyat.
