Meranti,publikatodays.com– Penyegelan sejumlah panglong arang di wilayah Kepulauan Meranti menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai bukan hanya persoalan administrasi dan legalitas semata, namun telah berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas produksi arang.
Tokoh pemuda setempat, Khairul Sholeh, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para pekerja panglong arang yang kini kehilangan mata pencaharian akibat penyegelan tersebut.
Menurutnya, di balik garis segel yang dipasang pemerintah, terdapat ribuan kepala keluarga yang kini berada dalam ketidakpastian ekonomi. Ia menyebut banyak anak-anak terancam putus sekolah, dapur rumah tangga yang tak lagi mengepul, hingga para kepala keluarga yang kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Penyegelan panglong arang ini bukan sekadar urusan administrasi atau legalitas di atas kertas. Ini soal piring nasi rakyat kecil. Mereka bekerja keras di tengah asap dan panas hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk menumpuk kekayaan,” ujar Khairul Sholeh dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat pekerja panglong arang bukanlah kelompok pengusaha besar, melainkan warga kecil yang menggantungkan penghasilan harian dari usaha tradisional yang telah berlangsung sejak lama di daerah tersebut.
Meski mendukung penegakan aturan hukum, Khairul menilai pemerintah harus mampu menghadirkan solusi yang berpihak kepada masyarakat kecil. Ia meminta pemerintah daerah, instansi terkait, hingga DPRD Kepulauan Meranti agar tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memikirkan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Kami sepakat pada aturan hukum. Namun hukum yang sejati seharusnya menghadirkan kesejahteraan, bukan menciptakan kemiskinan baru di tanah sendiri,” katanya.
Dalam pernyataannya, Khairul juga mendesak pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan diskresi atau masa transisi agar masyarakat tetap dapat bekerja sembari proses pembenahan regulasi dilakukan.
Selain itu, ia meminta DPRD Kepulauan Meranti untuk lebih aktif memperjuangkan solusi dengan berkoordinasi ke pemerintah pusat maupun provinsi guna mencari jalan keluar terhadap persoalan regulasi yang dihadapi para pelaku usaha panglong arang.
“Jika ada kekurangan dalam perizinan, seharusnya dibina. Jika ada persoalan lingkungan, berikan edukasi. Menutup total tanpa solusi hanya akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Khairul menambahkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Karena itu, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar masyarakat dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara layak.
“Jangan sampai rakyat dipaksa miskin karena tidak adanya solusi dari para pemangku kebijakan. Berikan masyarakat hak untuk mencari nafkah yang halal demi keluarganya,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna mendapatkan keterangan resmi dan memastikan pemberitaan tetap berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
