Jakarta, publikatodays.com- Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbuntut panjang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan mencopot Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman setelah muncul kontroversi terkait lolosnya anggaran pengadaan sekitar 25 ribu unit motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Isu tersebut mencuat setelah pernyataan Purbaya kepada wartawan yang dinilai tidak membantah adanya kaitan antara pencopotan Luky dengan pengadaan kendaraan operasional program MBG. Saat ditanya mengenai alasan pencopotan tersebut, Purbaya hanya menjawab singkat, “Mungkin anda tebak saja sendiri.”
Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai dugaan lemahnya pengawasan dalam sistem penganggaran negara.
Pengadaan Motor Listrik Jadi Polemik
Pengadaan motor listrik tersebut sebelumnya direncanakan untuk mendukung mobilitas program MBG di berbagai daerah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan kendaraan itu akan digunakan untuk menunjang operasional distribusi dan koordinasi lapangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Namun rencana pengadaan dalam jumlah besar itu menuai kritik publik. Banyak pihak mempertanyakan urgensi pembelian ribuan motor listrik di tengah besarnya kebutuhan anggaran untuk pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut laporan yang beredar, usulan pengadaan kendaraan tersebut sebelumnya sempat ditolak. Akan tetapi, anggaran itu tetap lolos akibat adanya celah dalam software sistem Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Purbaya mengakui sistem penganggaran Kemenkeu mengalami “kebobolan”. Ia menyebut sistem digital tersebut kini sedang diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Itu software dari Dirjen Anggaran sedang diperbaiki supaya tidak kebobolan seperti kemarin,” ujar Purbaya.
Dicopot Sejak April
Sejumlah sumber menyebut Luky Alfirman sebenarnya telah dicopot sejak April 2026. Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi secara detail dari Kementerian Keuangan terkait alasan administratif pergantian pejabat tersebut.
Nama Luky Alfirman sendiri bukan sosok baru di lingkungan Kemenkeu. Ia dikenal sebagai pejabat senior yang lama menangani kebijakan penganggaran negara dan berbagai reformasi fiskal pemerintah.
Karena itu, kabar pencopotannya menjadi perhatian luas, terutama setelah dikaitkan dengan polemik pengadaan motor listrik program MBG.
Publik Minta Transparansi
Kasus ini memunculkan desakan agar pemerintah membuka secara transparan proses pengadaan dan mekanisme lolosnya anggaran tersebut. Publik juga menyoroti pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat dalam pengelolaan APBN.
Sejumlah pengamat menilai polemik ini menjadi ujian serius bagi tata kelola keuangan negara, terutama dalam program prioritas nasional yang menggunakan anggaran besar.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tanpa dibayangi kontroversi penggunaan anggaran yang memicu pertanyaan publik.
